Jangan Tergiur! Waspada Penawaran Saham Pre-IPO Ilegal, Simak Aturan Resmi OJK Sebelum Investasi

Di tengah semaraknya gelombang IPO 2026—dengan tujuh emiten baru yang telah melantai dan empat lainnya dalam antrean—muncul pula celah yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berbagai penawaran “saham pre-IPO” mulai marak bermunculan di media sosial, grup WhatsApp, Telegram, dan platform digital lainnya, dengan iming-iming keuntungan besar sebelum perusahaan resmi melantai di bursa. Namun, Skandis perlu tahu satu fakta krusial: di Indonesia, investasi pre-IPO tidak tersedia bagi investor ritel secara umum. Berdasarkan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), transaksi saham perusahaan sebelum IPO hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu—investor institusi seperti venture capital, private equity, dana pensiun, serta investor strategis yang memiliki akses langsung ke perusahaan. Artikel ini akan menjadi panduan penting bagi Skandis untuk mengenali, menghindari, dan melaporkan skema penawaran saham pre-IPO ilegal yang saat ini marak terjadi. Karena perlindungan investor dimulai dari kewaspadaan diri sendiri.

Apa Itu Pre-IPO dan Mengapa Tidak untuk Ritel?

Sebelum membahas modus penipuan, Skandis perlu memahami apa sebenarnya pre-IPO dan mengapa aksesnya dibatasi.

Definisi Pre-IPO

Pre-IPO adalah tahap sebelum sebuah perusahaan resmi melaksanakan penawaran umum perdana saham (IPO) di bursa. Pada tahap ini, perusahaan biasanya menawarkan sahamnya kepada investor institusi tertentu melalui mekanisme private placement—kesepakatan bilateral yang bersifat privat dan tidak melalui mekanisme bursa terbuka.

Mengapa Pre-IPO Tertutup untuk Ritel?

OJK membatasi akses pre-IPO kepada investor ritel secara umum dengan beberapa alasan mendasar yang berkaitan dengan perlindungan investor:

• Minimnya transparansi informasi: Perusahaan privat tidak memiliki kewajiban keterbukaan informasi seketat perusahaan publik yang sudah tercatat di BEI, sehingga risiko asimetri informasi sangat tinggi.
• Rendahnya likuiditas: Saham privat tidak dapat diperjualbelikan secara bebas di bursa, sehingga investor dapat terjebak dalam posisi yang sulit dilikuidasi.
• Risiko valuasi: Tidak ada mekanisme pembentukan harga yang transparan seperti di pasar sekunder, sehingga potensi overvalued sangat besar.
• Kompleksitas due diligence: Penilaian kelayakan investasi pada perusahaan privat membutuhkan kapasitas analisis dan akses informasi yang umumnya hanya dimiliki investor institusi.

Dengan kata lain, regulasi ini dirancang untuk melindungi investor ritel dari risiko yang tidak proporsional.

Modus Penawaran Saham Pre-IPO Ilegal yang Marak

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) OJK telah mengungkap dan menghentikan sejumlah modus penipuan berkedok pre-IPO. Berikut adalah beberapa modus yang paling umum:

1. Penawaran Saham IPO Fiktif

Salah satu kasus yang diungkap adalah Universal Peak, sebuah entitas yang diduga memberikan alokasi pembelian saham IPO fiktif secara acak kepada para anggotanya. Dalam praktiknya, tidak ada saham IPO sungguhan yang diperjualbelikan—yang ada hanyalah skema pengumpulan dana dari korban dengan iming-iming keuntungan besar. Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan usaha Universal Peak dan Bafi Group Indonesia terkait dengan modus ini.

2. Penipuan dengan Modus Impersonation

OJK juga mengingatkan bahwa penipuan dilakukan dari pihak asing yang diduga melakukan penipuan dengan modus impersonation dan penawaran investasi saham IPO. Pelaku mengaku sebagai perwakilan perusahaan sekuritas atau lembaga keuangan terkemuka untuk meyakinkan korban.

3. Skema Pre-IPO di Media Sosial

Marak juga penawaran pre-IPO di platform media sosial, grup Telegram, dan WhatsApp dengan iming-iming “kesempatan membeli saham sebelum IPO dengan harga murah”. Padahal, tidak ada mekanisme resmi yang memungkinkan investor ritel membeli saham pre-IPO melalui kanal-kanal tersebut.

Kasus Nyata: Praktik Goreng Saham yang Berawal dari IPO

OJK juga mengungkap bahwa praktik goreng saham sering kali berawal dari penyimpangan dalam proses IPO. Pada 6 Februari 2026, OJK menetapkan sanksi administratif kepada PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) dan PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) atas pelanggaran ketentuan di bidang pasar modal, khususnya yang berkaitan dengan proses IPO. Bahkan, OJK melakukan penggeledahan terhadap kantor PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia pada Maret 2026 terkait dugaan manipulasi IPO, insider trading, dan transaksi semu yang melibatkan PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS). Nilai keuntungan ilegal dari aktivitas ini mencapai Rp14,5 triliun, dan OJK telah membekukan 2 miliar saham yang diduga terkait. Kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran di pasar modal bukan hanya merugikan investor—tetapi juga mengancam integritas seluruh sistem.

Bagaimana Skandis Bisa Melindungi Diri?

Berikut adalah langkah-langkah praktis yang bisa Skandis ambil untuk melindungi diri dari penawaran saham pre-IPO ilegal:

1. Pahami Regulasi Dasar

Investasi pre-IPO di Indonesia tidak tersedia bagi investor ritel secara umum. Jika ada pihak yang menawarkan akses saham pre-IPO kepada Skandis dengan iming-iming keuntungan besar, hal tersebut berpotensi tidak sesuai regulasi dan patut diwaspadai sebagai indikasi penawaran investasi ilegal.

2. Hanya Gunakan Saluran Resmi

Partisipasi dalam IPO hanya dapat dilakukan melalui sistem e-IPO yang disediakan BEI dan diawasi oleh OJK, melalui sekuritas atau broker yang telah terdaftar secara resmi. Jangan pernah mentransfer dana ke rekening pribadi atau entitas yang tidak jelas untuk “pemesanan saham pre-IPO.”

3. Cek Legalitas Penawaran

Sebelum berinvestasi, pastikan perusahaan dan produk investasi telah terdaftar di OJK. Skandis dapat memeriksa daftar perusahaan terdaftar di situs resmi OJK atau menghubungi call center OJK untuk memverifikasi keabsahan penawaran.

4. Laporkan jika Menemukan Indikasi Penipuan

Jika Skandis menemukan indikasi penawaran saham pre-IPO ilegal, segera laporkan kepada OJK melalui Satgas PASTI. Semakin cepat dilaporkan, semakin kecil kemungkinan korban lain berjatuhan.

Kesimpulan

Semaraknya gelombang IPO 2026—dengan antusiasme investor ritel yang mencapai rekor, seperti PRDL dengan lebih dari 800.000 SID atau JELI dengan oversubscribed 273 kali—telah menciptakan ekosistem yang subur bagi para penipu untuk melancarkan aksinya. Penawaran saham pre-IPO ilegal adalah salah satu modus yang paling berbahaya karena memanfaatkan ketidaktahuan dan keserakahan investor. Skandis harus ingat: di Indonesia, investasi pre-IPO tidak tersedia bagi investor ritel secara umum. Tidak ada “kesempatan spesial” atau “jalur khusus” untuk membeli saham pre-IPO—yang ada hanyalah skema yang dirancang untuk menguras uang Skandis. Dengan pemahaman yang baik tentang regulasi, kewaspadaan terhadap modus penipuan, dan komitmen untuk hanya menggunakan saluran investasi yang resmi, Skandis dapat menikmati peluang dari gelombang IPO 2026 tanpa harus menjadi korban penipuan. Karena investasi yang cerdas dimulai dari perlindungan diri yang cerdas pula.